BAGANSIAPIAPI, Pena Publik News.net — Kebijakan pengelolaan kerja sama publikasi media di lingkungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir kini menuai sorotan tajam dari kalangan insan pers. Saat diminta penjelasan transparan, Sekretaris Daerah (Sekda) H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., selaku bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), justru tidak menjawab inti persoalan dan beralih membahas kondisi keuangan daerah.
Sejumlah hal mendasar yang dipertanyakan : bagaimana pedoman kebijakan publikasi yang berlaku di seluruh OPD, berapa instansi yang melaksanakannya, serta mengapa media lokal diduga tidak dilibatkan secara merata dan terbuka.
Namun alih-alih Sekda justru berdalih dengan keterbatasan keuangan daerah.
" Iyo betul tu, pemda ne udah agak payah kondisi anggarannya, untuk belanja pegawai ajo kito udah kualahan, memang anggaran kito dai pusat tu belum disalurkan dengan sepenuhnya, makanya anggaran yg ado saat ini di maksimalkan penggunaannya, kondisi kito tak samo dengan kondisi sebelumnya, sementara PAD kito kecil dan tak mampu untuk menopang kegiatan- kegiatan yang ado di dinas" Jelasnya kepada wartawan
Lebih lanjut Sekda menyampaikan "Sayo sebagai sekda tidak bisa memastikan kalau terkait anggaran pemerintah ini bang" tambah Fauzi Efrizal.
Tanggapan ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam: jika kemampuan keuangan daerah begitu terbatas, mengapa kebijakan kerja sama publikasi tetap berjalan tanpa pedoman yang jelas dan terbuka? Mengapa penunjukan mitra tidak dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh media yang ada? Hingga kini, dasar hukum, aturan pelaksanaan, serta pihak-pihak yang ditunjuk sebagai mitra kerja sama belum diungkapkan secara terbuka kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, publik dan insan pers masih menunggu klarifikasi resmi dari Pemkab Rokan Hilir. Penjelasan yang transparan dan terukur terkait pengelolaan anggaran publikasi media sangat dinantikan, guna mengikis dugaan ketidakadilan serta ketidakjelasan aturan kerja sama media.
Catatan : Redaksi Pena Publik News.net memberikan ruang hak jawab atau klarifikasi kepada pihak yang terkait dalam pemberitaan ini guna menjaga keberimbangan informasi Sesuai dengan UU PERS no 40 tahun 1999 serta menjunjung tinggi etika dan kaidah jurnalistik.
Penulis : Sri Mulyono
