 |
| Ketua DPRD Rohil Ilhammi, Wakil Ketua Maston, Imam Suroso, Basiran Nur Efendi foto bersama Penasehat Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir, Datuk Seri H. Nasrudin Hasan dan rombongan di halaman kantor DPRD Rohil, Selasa (15/9/2026). (Pena Publik News.net) |
ROKAN HILIR, Pena Publik News.net — Langkah mewujudkan Provinsi Riau Pesisir kian menguat. Kabupaten Rokan Hilir secara tegas menyatakan dukungan penuh, mengukuhkan semakin kokohnya arus aspirasi dari seluruh daerah yang masuk dalam cakupan pemekaran.
Pernyataan ini terungkap dalam pertemuan Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir dengan jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hilir di Gedung DPRD setempat pada Selasa 15 September 2026.
Ketua DPRD Rokan Hilir Ilhammi menyambut kedatangan rombongan sebagai momentum yang memperkokoh tekad bersama.
"Kami menyampaikan dukungan penuh kepada Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir. Semoga apa yang kini kami perjuangkan bersama dapat segera mewujudkan Provinsi Riau Pesisir," ujar Ilhammi.
Ia turut menyampaikan harapan agar Rokan Hilir dapat dipercaya menjadi ibu kota provinsi baru tersebut apabila pemekaran nantinya disahkan.
Penasihat Badan Pekerja Pemekaran Riau Pesisir Datuk Seri H. Nasrudin Hasan menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan yang hangat.
"Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Ketua DPRD Ilhammi didampingi Wakil Ketua I Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, dan Wakil Ketua III Basiran Nur Efendi. Ini merupakan kehormatan besar bagi Badan Pekerja, karena kami mendapat dukungan penuh dari pimpinan, seluruh anggota, setiap komisi, maupun fraksi yang ada," ungkap Nasrudin.
Sebagai wujud kesepakatan, keempat pimpinan DPRD turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen dukungan pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Dukungan ini dinilai menjadi energi tambahan yang memperkuat langkah ke depan.
Nasrudin menjelaskan kesiapan Rokan Hilir apabila ditetapkan sebagai ibu kota. Gedung Kantor Bupati setinggi delapan lantai di kawasan Batu Enam dapat difungsikan sebagai Kantor Gubernur, sementara gedung kantor bupati lama di Jalan Merdeka Bagansiapiapi dapat dikembalikan fungsinya sebagai Kantor Bupati Rokan Hilir. Begitu pula Gedung DPRD dinilai telah siap dipergunakan sebagai gedung perwakilan rakyat tingkat provinsi.
Meski demikian, Nasrudin kembali menegaskan bahwa penentuan ibu kota bukanlah tujuan utama perjuangan ini.
"Pertemuan kami di Dumai bulan Juli lalu juga menekankan hal yang sama, yang terpenting adalah Riau Pesisir terbentuk. Ibu kota bisa di mana saja, yang penting provinsi ini lahir tanpa hambatan," tegasnya.
Hingga kini sudah empat kabupaten atau kota yang memberikan rekomendasi resmi. Kabupaten Kepulauan Meranti belum menyampaikan sikapnya. Nasrudin menambahkan secara objektif Riau Pesisir telah memenuhi syarat baik dari segi wilayah jumlah penduduk maupun kemampuan anggaran.
"Dari segi apapun kami sudah cukup. Wilayah ada, anggaran mampu, penduduk mencukupi. Tinggal keputusan politik terakhir setuju atau tidak," ujar Nasrudin.
Ia juga mengingatkan bahwa gagasan ini bukan hal baru. Sejak lama tokoh-tokoh Riau termasuk mantan Gubernur Riau H. Annas Maamun telah menyuarakan perlunya pemekaran demi pemerataan kesejahteraan.
"Pembentukan provinsi baru diharapkan memperpendek rentang pelayanan membuka akses pembangunan yang merata serta mempercepat pengelolaan kekayaan alam dan potensi ekonomi di sepanjang pesisir Riau," pungkas Nasrudin.
(Mulyono)
