BAGANSIAPIAPI, Pena Publik News.net — Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terkait keterbukaan informasi publik dan kemitraan yang harmonis dengan insan pers dinilai sebatas wacana di atas kertas.
Hal ini kini memicu gelombang pemberitaan yang membanjiri ruang publik, menyusul kedatangan puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Rokan Hilir mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Mess Pemda Rohil pada Kamis (3/9/2026), namun tidak mendapati satu pun pejabat maupun pimpinan daerah di tempat.
Aksi ini dipicu dugaan ketidakjelasan pengelolaan dan transparansi alokasi anggaran publikasi media Tahun Anggaran 2026 senilai Rp850 juta di lingkungan BPKAD Rokan Hilir. Sikap tertutup ini dinilai bertolak belakang dengan penekanan Bupati Rohil terkait sinergi, transparansi, dan peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
“Bupati Rohil kerap menyampaikan tentang pentingnya peran pers dalam mengawal pembangunan. Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Saat kami datang secara baik-baik untuk mempertanyakan kejelasan anggaran publikasi sebesar Rp850 juta, pejabat BPKAD tidak ada di tempat, dan Bupati pun tidak berada di lokasi,” ujar Indra Syarif, perwakilan insan pers.
“Keterangan dari petugas Satpol PP yang berjaga di pos pengamanan Mess Pemda menyampaikan bahwa Bupati sedang tidak berada di tempat karena pergi ke Pekanbaru,” tambahnya.
Absennya pimpinan daerah dan pejabat BPKAD Rohil ini memicu kekecewaan mendalam bagi awak media yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah. Para insan pers menegaskan bahwa anggaran publikasi senilai Rp850 juta adalah uang rakyat yang wajib dikelola secara akuntabel dan adil.
Jika transparansi ini tidak kunjung dibuktikan dengan tindakan nyata, para wartawan menyatakan siap mengawal polemik ini melalui mekanisme hukum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pemberitaan kritis secara berkelanjutan. (Tim/Red).
