ROKAN HILIR, Pena Publik News.net — Janji manis perubahan yang diucapkan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, dengan mengulang kalimat "Lillahi Ta'ala" sebanyak tiga kali kembali menjadi sorotan masyarakat dan insan pers. Komitmen tersebut dinilai berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, khususnya terkait keterbukaan informasi publik dan kemitraan dengan awak media.
Kekhawatiran ini mencuat setelah puluhan wartawan mendatangi Kantor BPKAD serta Mess Pemda Rohil guna meminta kejelasan pengelolaan anggaran publikasi media Tahun Anggaran 2026 senilai Rp850 juta. Namun, kedatangan tersebut belum membuahkan pertemuan maupun dialog dengan pejabat berwenang.
Para jurnalis mempertanyakan mekanisme pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah. Mereka menilai alokasi dana publik wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Sorotan juga tertuju pada sejumlah OPD yang disebut memiliki anggaran kerja sama media, namun keterbukaan informasinya dinilai masih sangat terbatas. Kondisi ini dinilai memerlukan kejelasan langsung dari Bupati selaku pimpinan tertinggi daerah.
Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Mengajak Kompak Kita Untuk Membangun Rokan Hilir Kedepan Mudah mudahan nanti Rokan Hilir Bertambah Maju Sejahtera dan Mohon Bantuan Dari Masyarakat Termasuk Wartawan dan Wartawan.
"Kalau ada berita-berita yang miring, itu diseleksi dulu. Aku ini duduk sebagai Bupati, betul-betul ingin memperbaharui keinginan masyarakat. Tujuan tidak ada lain, ya terasa keterpanggilan. Jangan Bapak dengarkan inilah, begitulah jangan dengarkan Bapak, seleksi dulu ya.".
"Aku Lillahi Ta'ala, ya Lillahi Ta'ala, Lillahi Ta'ala. Aku berupaya mewujudkan keinginan masyarakat yang menginginkan perubahan. Aku akan menjalin hubungan dengan seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk rekan-rekan wartawan. Jangan nanti dibuatkan berita macam-macam yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, lalu diberitakan di TikTok, di Facebook, atau di mana saja," ujar Bupati Rohil.
Terkait hal itu, tokoh pers Rokan Hilir, Masrul Gusti, menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Rohil bersikap kooperatif dalam memberikan akses data dan informasi kepada awak media demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan kredibel.
Menurutnya, kemitraan strategis antara pemerintah dan pers sangat penting guna mencegah informasi simpang siur sekaligus memungkinkan pers menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif.
"Jadi sekali lagi saya sarankan kepada pemimpin Rohil, agar benar-benar menciptakan kemitraan yang strategis terhadap insan pers, khususnya yang sedang melakukan tugas jurnalistiknya di daerah Rohil ini," ujar Masrul Gusti, (11/9/2026).
Sebagai pilar keempat demokrasi, wartawan memiliki fungsi kontrol sosial melalui karya jurnalistik, kritik, dan masukan. Karena itu, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. (Tim).
