Rokan Hilir, Pena Publik News.net – Rapat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hilir diselenggarakan di Gedung DPRD Rokan Hilir, pada Senin (20/07/2026). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Rokan Hilir, Imam Suroso. SE.
Agenda utama sidang ini adalah penyampaian jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini dihadiri oleh 19 orang anggota DPRD yang hadir serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Rokan Hilir. Sementara Bupati Rokan Hilir H. Bistamam diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., yang membacakan jawaban resmi Pemerintah Daerah.
Berikut rincian tanggapan yang disampaikan:
Tanggapan Atas Pandangan umum Setiap Fraksi
1. Fraksi Partai Golkar (Penyampai: Julianto)
Terkait catatan akar masalah pengelolaan kas daerah serta rekomendasi yang baru ditindaklanjuti sekitar 69%, Pemerintah Daerah menyatakan akan terus berupaya melakukan efisiensi dan optimalisasi pada program penganggaran ke depannya.
2. Fraksi PDI Perjuangan (Penyampai: Jhoni Simanjuntak)
Mengenai ruas jalan yang belum masuk ke dalam SK Jalan Kabupaten, Dinas PUPR mencatat telah memiliki SK Jalan Desa dengan rincian panjang 1.407,32 km dan jumlah ruas mencapai 2.163 ruas. Sementara itu, Dinas Kesehatan menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi, dan berkomitmen memfokuskan belanja daerah pada program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sesuai tugas pokok fungsi dan peraturan perundang-undangan.
3. Fraksi Partai Demokrat (Penyampai: Darwis Rinto)
Atas catatan realisasi belanja daerah yang belum optimal, Pemerintah Daerah akan berupaya meningkatkan kapasitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar mampu merealisasikan anggaran sesuai ketetapan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai harapan.
4. Fraksi Partai Nasdem (Penyampai: Bahagia Rambe)
Terkait belum optimalnya realisasi belanja modal, Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang serapan anggarannya masih rendah. Pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi pada hasil, mengutamakan pemenuhan hak dasar pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kedisiplinan administrasi sesuai kepatuhan peraturan.
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/PKS (Penyampai: Harkoni)
Terkait permintaan evaluasi menyeluruh, Pemerintah Daerah akan terus berupaya memperketat pengawasan, pemantauan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran di seluruh lingkungan pemerintahan.
Komitmen Peningkatan Pendapatan Daerah
Merespons pandangan Fraksi Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat, dan Indonesia Maju terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah menyatakan sependapat dan akan terus berupaya menggali potensi sumber pendapatan secara intensif melalui kebijakan strategis, pelayanan prima kepada wajib pajak, serta pengelolaan potensi daerah yang inovatif, profesional, dan transparan demi kemandirian fiskal daerah.(Redaksi)
