‎Banjir Rohil Kian Memprihatinkan, Ketua INAKOR Riau Soroti Lemahnya Tata Kelola Air dan Dugaan Perambahan Hutan ‎

Gambar Ilustrasi 
ROKAN HILIR (Pena Publik News.net) – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, pada musim penghujan 2026 menuai kritik dari berbagai pihak. Kondisi banjir yang meluas dan berlangsung berkepanjangan dinilai tidak cukup hanya dihadapi dengan penyaluran bantuan maupun penanganan darurat, tetapi membutuhkan evaluasi serius terhadap tata kelola sumber daya air dan perlindungan lingkungan.

‎Ketua INAKOR DPW Provinsi Riau, Unandra M. Saleh, S.H., melontarkan kritik keras terhadap penanganan persoalan banjir di Rohil. Ia menilai terdapat dua persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah, yakni lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan sumber daya air serta kerusakan lingkungan akibat dugaan perambahan kawasan hutan.

‎Menurut Unandra, persoalan pertama berkaitan dengan keterbatasan tenaga teknis yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sumber daya air. Kondisi tersebut dinilainya berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pekerjaan normalisasi sungai dan saluran air.

‎Ia menilai, pekerjaan normalisasi tidak boleh sekadar dilaksanakan untuk memenuhi program atau menghabiskan anggaran. Setiap kegiatan harus didasarkan pada kajian teknis, pemetaan wilayah rawan banjir, kondisi aliran air, sedimentasi, serta titik-titik yang benar-benar membutuhkan penanganan prioritas.

‎Tanpa perencanaan yang matang dan dukungan tenaga ahli yang memadai, normalisasi berisiko tidak tepat sasaran. Bahkan, pekerjaan yang menghabiskan anggaran besar belum tentu memberikan dampak signifikan apabila tidak menyentuh persoalan utama penyebab terganggunya aliran air.

‎"Persoalan banjir tidak bisa ditangani hanya dengan pekerjaan yang bersifat seremonial. Harus ada perencanaan teknis yang benar, tenaga ahli yang kompeten, serta pengawasan yang serius. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tetapi masyarakat tetap harus menghadapi persoalan banjir yang sama setiap tahunnya," demikian penilaian yang disampaikan Unandra.

‎Ia juga mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penempatan dan kompetensi SDM pada instansi yang menangani bidang sumber daya air. Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan tenaga profesional yang mampu membaca kondisi hidrologi, menentukan skala prioritas, serta menyusun program penanggulangan banjir secara berkelanjutan.

‎Soroti Dugaan Perambahan Hutan

‎Selain persoalan tata kelola sumber daya air, Unandra turut menyoroti dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perambahan hutan dan penggarapan kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Menurutnya, persoalan lingkungan tidak boleh dipandang sebelah mata. Berkurangnya tutupan hutan dan rusaknya kawasan resapan air berpotensi memperburuk kondisi hidrologis suatu wilayah, termasuk meningkatkan limpasan air permukaan ketika curah hujan tinggi.

‎Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan aktivitas penggarapan kawasan hutan yang terjadi di sejumlah wilayah desa atau kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir.

‎Pemerintah, menurutnya, harus berani mengambil tindakan tegas apabila ditemukan aktivitas perambahan, pembukaan, maupun penguasaan kawasan hutan secara tidak sah. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga harus menyentuh pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut apabila terbukti melanggar hukum.

‎"Jangan sampai kerusakan lingkungan terus dibiarkan. Pemerintah harus berani turun langsung, melakukan pemeriksaan, memastikan status kawasan, serta menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Kawasan hutan bukan untuk dikuasai secara sembarangan karena keberadaannya menyangkut kepentingan masyarakat luas," tegasnya.

‎Ada Dasar Hukum, Pemerintah Diminta Tidak Ragu Bertindak

‎Unandra menilai, pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas untuk melakukan perlindungan kawasan hutan dan lingkungan hidup.

‎Salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

‎Dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar penting dalam penindakan terhadap aktivitas penguasaan kawasan hutan yang melanggar hukum.

‎Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, melalui Pasal 69 ayat (1) huruf a juga melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

‎Sementara itu, dalam pengelolaan sumber daya air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melalui Pasal 23 mengamanatkan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan tersebut mencakup konservasi sumber daya air, pendayagunaan air, serta pengendalian daya rusak air.

‎Landasan hukum tersebut, menurut Unandra, harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengambil langkah nyata, bukan sekadar menjadi aturan yang tertulis tanpa pelaksanaan yang maksimal.

‎Jangan Tunggu Banjir Terulang, Pemerintah Harus Berbenah

‎Lebih jauh, Unandra meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama instansi teknis terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir, mulai dari kondisi sungai, drainase, kanal, daerah resapan air hingga keberadaan kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis penting.

‎Ia juga mendorong dilakukannya pemetaan terhadap wilayah yang diduga mengalami kerusakan lingkungan serta pemeriksaan terhadap aktivitas penggarapan kawasan hutan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum.

‎Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh hanya berorientasi pada respons ketika air sudah meluap. Pemerintah harus membangun sistem pencegahan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

‎Sebab, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari lemahnya perencanaan, buruknya pengawasan, maupun kerusakan lingkungan yang tidak ditangani secara serius.

‎"Jangan sampai setiap musim penghujan masyarakat kembali menjadi korban, sementara persoalan mendasar tidak pernah diselesaikan. Pemerintah harus berani melakukan pembenahan, baik dari sisi SDM, perencanaan infrastruktur pengendalian banjir maupun penegakan hukum terhadap dugaan perusakan lingkungan,"  kritik Unandra.

‎Ia berharap persoalan banjir di Kabupaten Rokan Hilir menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara serius dan menyeluruh.

‎Pasalnya, persoalan banjir bukan hanya menyangkut genangan air, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat, keberlangsungan ekonomi, kerusakan fasilitas umum, serta masa depan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir.

‎Hingga persoalan ini mendapat penanganan konkret, masyarakat tentu menunggu langkah nyata pemerintah. Sebab, yang dibutuhkan bukan sekadar janji penanggulangan banjir, melainkan kebijakan yang tepat, pengawasan yang tegas, dan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.(Mulyono)

(Sumber : Ketua DPW INAKOR Provinsi Riau : Unandra M. Saleh.SH)
‎

Lebih baru Lebih lama
Pena Publik News
‎
‎

نموذج الاتصال