ROHIL, Pena Publik News.net — Pelaksanaan normalisasi parit baru di kawasan belakang pemukiman Batu Enam, Bagansiapiapi, menuai sorotan warga. Pantauan lapangan pada Jumat (25/9/2026) menunjukkan kegiatan tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi proyek, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait transparansi serta legitimasi pekerjaan.
Ketiadaan papan nama proyek dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal, papan informasi menjadi hak publik untuk mengetahui rincian kegiatan, sumber anggaran, kontraktor pelaksana, hingga batas waktu penyelesaian.
Selain soal transparansi, warga Bagansiapiapi bernama Yono mempertanyakan skala prioritas penanganan banjir oleh instansi terkait.
"Pekerjaan pengerukan dan pembuatan parit baru di Batu Enam dinilai kurang mendesak dibandingkan beberapa titik rawan banjir lain yang kerap melumpuhkan aktivitas masyarakat," ujar Yono.
Ia menambahkan, masih banyak wilayah yang jauh lebih krusial dan memerlukan penanganan darurat, antara lain Jalan Pelabuhan, Jalan SMA, Jalan Madrasah, Jalan Bulan Ujung, Jalan Sumatra, Jalan Utama, serta titik lainnya. Lokasi-lokasi tersebut merupakan akses vital yang berulang kali tergenang hebat setiap kali curah hujan tinggi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Rohil, Gotri Jayadi, S.T., memberikan tanggapan saat dikonfirmasi pada Minggu (27/9/2026). Ia menjelaskan kegiatan di Batu Enam bersumber dari APBD Murni Tahun Anggaran 2026 senilai Rp.200.000.000 hingga Rp300.000.000 dengan panjang saluran mencapai 2 hingga 3 kilometer, dan dikerjakan secara swakelola.
"Kegiatan ini merupakan normalisasi dengan dana swakelola. Untuk pekerjaan swakelola memang tidak diwajibkan memasang papan informasi proyek," ungkap Gotri.
Lebih lanjut ia menyampaikan pembuatan parit tersebut ditujukan untuk mendukung rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di lokasi itu.
Menanggapi penjelasan itu, Yono berharap Dinas PUPR beserta Pemkab Rohil turun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi riil sekaligus menjelaskan petunjuk teknis penggunaan anggaran swakelola tersebut. Masyarakat mendesak agar alokasi anggaran dan penanganan banjir lebih mengutamakan titik-titik rawan yang berdampak langsung pada kepentingan luas. (Tim)
